9 Bank Bangkrut dalam 4 Bulan, Ini Daftarnya

Uncategorized33 Dilihat

Jakarta, CNBC Indonesia – Empat bulan pertama tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin 9 Bank Ekonomi Rakyat (BPR). Jumlah tersebut sudah berada di atas rata-rata jumlah bank gagal setiap tahunnya menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Ketua Dewan Komisioner (DC) LPS Purbhai Yudha Sadeva, setiap tahunnya jumlahnya turun menjadi 6-7 BPR. Pertama-tama, keruntuhan bank disebabkan oleh salah urus pemilik.

“Ya, semuanya baik-baik saja, kami punya cukup uang, kami punya banyak uang [untuk membayar klaim simpanan]. Kalau ini BPR [jatuh]“Iya ini terutama karena salah urus ya, diambil alih oleh pemiliknya, itu yang utama,” ujarnya beberapa waktu lalu, mengutip Senin (25/3/2024).

Sementara LPS menganggarkan untuk menyelamatkan 12 BPR pada tahun ini. Dengan demikian, besar kemungkinan akan ditutup sekitar 3 BPR lagi.

Namun, Purbaya mengatakan, tergantung pada keadaan, lebih sedikit atau lebih banyak orang yang bisa terjatuh. Belum lagi program konsolidasi BPR OJK.

“Ada 5 lagi di anggaran kita, kita anggarankan 12 [BPR] karena dari tahun ke tahun biasanya 7-8 pertahun. Ini semacam program konsolidasi, jadi kita dapat angka dari OEC waktu itu sekitar 12 ya. Namun mungkin hal itu juga akan berubah, mungkin pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. “Kita tunggu perkembangannya,” kata Purbaya usai rapat kerja komisi ke-11 dengan Ketua LPS DC, Selasa (26/3/2024).

Jadi lembaga keuangan mana saja yang bangkrut tahun ini?

BPR oleh Vijay Kusuma

BPR yang berlokasi di Madiun sempat dicabut izinnya oleh OJK pada 4 Januari 2024. Hal ini terjadi karena bank tidak mampu melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan.

Baca Juga  Pasar menunggu data dari AS dan China, dolar menguat ke Rp 15.745

BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Pada tanggal 26 Januari 2024, OJK mencabut izin BPRS yang berlokasi di Mojokerto. BPRS Mojo Artho tercatat sebagai pasien LPS sebelum ditutup dan kondisinya terus memburuk karena penanganannya tidak berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.

BPR Usaha Madani Karya Mulia

Izin BPR yang berlokasi di Surakarta dicabut OJK pada 5 Februari 2024 setelah pengurus dan pemegang saham gagal melakukan restrukturisasi.

BPR Pasar Bhakti Sidoarjo

BPR yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur ini telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada 16 Februari 2024.

BPR Purworejo

Izin BPR Purworejo yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah telah dicabut oleh OJK efektif tanggal 20 Februari 2024.

BPR EDC Tunai

Pada tanggal 27 Februari 2024, OJK mencabut izin BPR yang berlokasi di Tangerang Banten.

BPR Aceh Utara

OJK mencabut izin BPR Aceh Utara pada 4 Maret 2024. Sebelumnya BPR berstatus Bank dalam Resolusi (BDR) pada 12 Januari 2024. Sekretaris LPS Dimas Yliharto menyatakan, hal itu disebabkan kondisi keuangan BPR Aceh Utara yang buruk. kondisinya memburuk dan pemiliknya tidak mampu menyembuhkannya.

BPR Aceh Utara saat ini berstatus Bank Resolusi (BDR) pada 12 Januari 2024. LPS kemudian mengambil alih pengelolaan BPR Aceh Utara, menyiapkan berbagai opsi perbankan.

PT BPR Sembilan Mutiara

Pada tanggal 2 April 2024, OJK mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 1, Desa Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Diperjelas pada 30 Oktober 2023, OJK menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara berada dalam pengawasan bank mengingat tingkat kesehatan (TKS) yang dimilikinya berpredikat “Tidak Sehat”. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2024, OJK menempatkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan BDR dengan ketentuan OJK memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR untuk melakukan upaya restrukturisasi tersebut.

Baca Juga  Salshabilla TV Rilis Series Baru 'THE SISTERS' dengan Bintang Utama Elisakh Hagia

Namun Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan restrukturisasi BPR.

PT BPR Bali Arta Anugra

BPR Bali Artha Anugrah berlokasi di Denpasar, Bali. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan melakukan likuidasi bank dilakukan setelah pencabutan izin OJK PT BPR Bali Artha Anugrah pada 4 April 2024.

Pada tanggal 19 September 2023, OJK menetapkan PT BPR Bali Artha Anugrah menjadi bank dalam pengawasan kesehatan, mengingat tingkat kesehatannya mempunyai predikat “Tidak Sehat”. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2024, OJK menetapkan status pengawasan bank under resolusi (BDR) PT BPR Bali Artha Anugrah, mengingat OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham. BPR untuk melakukan restrukturisasi. upaya. Namun Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan restrukturisasi BPR.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

Pailit Ditambah, OJK Cabut Izin BPR Persada Guna

(mx/mx)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *