Dividen BUMN kepada pemerintah mencapai Rp 82 triliun, tertinggi sepanjang masa

Uncategorized208 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian BUMN telah melakukan pembayaran dividen ke kas negara sebesar Rp 82,1 triliun selama tahun 2023. Angka tersebut meningkat 102,1% dibandingkan pembayaran dividen tahun 2022. Pembayaran dividen ini merupakan yang terbesar dalam empat tahun terakhir.

Rinciannya, pembayaran dividen pada tahun 2019 sebesar Rp 80,7 triliun. Deposito ini kemudian turun menjadi Rp66,1 triliun pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi Rp30,5 triliun pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, pembagian dividen BUMN meningkat menjadi Rp 40,6 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erik Thohir mengatakan, capaian tersebut melampaui target sebesar Rp35,3 triliun. “Kami sudah nyatakan dividen tahun ini sebesar Rp 81 triliun,” ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Award 2023, Rabu (14/12).

Eric berharap tahun politik tidak menjadi kendala bagi perusahaan publik. Dengan tata kelola perusahaan yang baik dan indikator kinerja yang terukur, kinerja BUMN bisa semakin cemerlang. Oleh karena itu, pihaknya berencana menambah simpanan BUMN di negara pada tahun 2024 dari FY2023 menjadi Rp 85 triliun.

“Insyaallah tahun depan bisa mencapai Rp 85 triliun. Dengan demikian, kami akan kembali memecahkan rekor dividen terbesar sepanjang sejarah,” ujarnya.

“Politik elektoral dirancang untuk 5 tahun, bukan berarti akhir dari segalanya. Saya kira usia Indonesia sudah lebih dari satu dekade, jadi menurut saya Saudara-saudara di BUMN masih serius menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta mencapai target kinerja. …Insyaallah ada perbaikan,” jelasnya.

Eric Thohir berharap hasil positif yang diraih BUMN terus berlanjut hingga tahun 2024. Eric mengatakan, laba BUMN terus meningkat dari tahun ke tahun. Eric menjelaskan, pada 2022, laba BUMN mencapai Rp 254 triliun tanpa restrukturisasi Rp 55,7 triliun.

Baca Juga  Investor, persiapkan hati Anda! Pekan depan IHSG penuh kejutan

Selain itu, kinerja BUMN juga tetap positif dengan laba sebesar Rp231 triliun pada Q3 2023, naik 10% year-on-year menjadi Rp210 triliun. Pencapaian tersebut dipercepat dari laba BUMN tahun 2021 sebesar Rp 125 triliun.

“Kalau kita bandingkan dengan (laba) tahun 2022 yang sebesar Rp 254 triliun, mungkin saya optimis angka tersebut bisa tercapai dan mungkin akan semakin meningkat di tahun 2023,” kata Eric saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR. Gedung DPR, Jakarta, Senin (12 April 2023).

Eric mengatakan, transformasi BUMN juga berdampak besar pada peningkatan kontribusi BUMN terhadap APBN melalui dividen, pajak, dan PNBP. Ia menyebutkan, total kontribusi BUMN dalam tiga tahun terakhir pada 2020-2022 mencapai Rp1,318 triliun atau meningkat Rp39 triliun dibandingkan periode 2017-2019 sebesar Rp1,279 triliun.

Sedangkan realisasi kontribusi BUMN hingga triwulan III 2023 mencapai Rp 448 triliun, ujarnya.

Eric mengatakan, pidato ini juga mendapat respon positif dari para pelaku pasar. Eric mencontohkan return BUMN di bursa mencapai 28% atau lebih tinggi dibandingkan return emiten swasta yang sebesar 18%.

Di sisi lain, Eric juga terus mendorong keseimbangan antara kepemilikan pemerintah (PMN) dan dividen. Kewajiban tersebut sudah dialihkan Erick sejak 2019 yang ingin porsi PMN dan dividennya seimbang, yakni 50:50.

Eric berterima kasih kepada BUMN yang mampu membagikan dividen sebesar Rp 81,1 triliun atau melampaui target awal sebesar Rp 35,3 triliun pada tahun 2023. Eric memperkirakan dividen BUMN akan terus meningkat hingga Rp 85,2 triliun pada 2024.

Artinya kalau dijumlahkan, proporsi dividen dan PMN mencapai target 50:50, sekarang Insya Allah menjadi 55:45, lanjut Eric.

Eric menjelaskan, total pelaksanaan dan usulan PMN selama periode 2020-2024 mencapai Rp 226,1 triliun. Dividen aktual dan rencana dividen pada periode yang sama sebenarnya lebih tinggi yakni Rp 279,4 triliun. Dengan demikian, pembagian dividen BUMN naik 55% dan PMN 45%.

Baca Juga  Kisah Inspiratif Mahasiswa UMSU Tampil di Istana Negara

“Hal ini juga berkat dukungan Komisi VI dalam mendorong perubahan. Kami juga memiliki laporan tahunan yang terkonsolidasi, sehingga kami selalu memiliki laporan keuangan yang transparan untuk dijadikan review dan catatan perbaikan di tahun-tahun berikutnya, ”pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

Jokowi menunjuk mantan Kepala BPUI menjadi Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN

(fsd/fsd)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *