Pegawai AJB Bumiputera Mau Mogok Massal, Ini Faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia – Baru-baru ini, beredar surat dari Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 yang menyatakan akan dilakukan aksi mogok kerja pada 18-20 Oktober 2023. Hal ini disebabkan oleh sengketa non-pembayaran yang dihadapi oleh perusahaan asuransi.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa para pekerja AJB Bumiputera 1912 telah meminta maaf kepada seluruh pemegang polis jika pelayanan tidak dapat diberikan karena sedang melakukan “mogok buruh nasional”.

“Pekerja sangat prihatin dengan upaya manajemen yang memastikan seluruh hak polisi, pekerja, dan mitra kerja tidak dibayar sesuai aturan yang berlaku,” demikian alasan dalam surat yang dikutip Selasa (17). /10/2023).

Selain itu, para pekerja menilai upaya pemulihan AJB Bumputera 1912 tidak tepat sasaran dan dikhawatirkan akan membahayakan kelangsungan perusahaan dan pada akhirnya hak-hak pemerintah, pekerja, dan mitra kerja akan hilang.

Para buruh juga menuntut agar otoritas perusahaan dan regulator segera melaksanakan rencana terbaik dan tegas serta tidak membiarkan situasi AJB Bumputera 1912 berlarut-larut.

Namun, tampaknya beberapa kantor wilayah belum menanggapi seruan mogok tersebut. Sejauh ini, empat kantor regional telah mengumumkan bahwa mereka menolak ajakan mogok tersebut.

Kepala Daerah A. Sumbagut I/Manusia Medan M. Nur Lubis, misalnya, menerbitkan surat yang menyatakan tidak setuju dan tidak bisa ikut mogok nasional. Pasalnya, seluruh karyawan tidak pernah dilibatkan dalam berkomunikasi, memberikan suara, atau mendengarkan pendapat terkait upaya tersebut.

Lu juga optimistis likuiditas akan membaik dan manajemen tetap beritikad baik untuk menyelesaikan hak-hak karyawan yang belum terselesaikan.

“Sampai saat ini pihak manajemen masih menjamin hak-hak pekerja yaitu upah yang dibayarkan setiap bulannya, meski 75% karena kondisi keuangan yang ada. Artinya, meski likuiditas sangat rendah, produktivitas dan produktivitas pegawai rendah, rendahnya tingkat kedisiplinan, pengelolaan hak-hak pekerja, khususnya upah, kata Lubis.

Ia juga mengingatkan, dalam kondisi saat ini, masyarakat adat perlu efisiensi maksimal demi menjaga keuangannya. Sedangkan mogok kerja merupakan tindakan mengabaikan pelayanan kepada pemegang polis yang merupakan pemilik perusahaan.

“Kami memberikan masukan bahwa AJB Bumiputera 1912 saat ini sedang tidak berjalan dengan baik dan Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan (RPKP) yang telah disetujui OJK pada 10 Februari 2023 menjadi satu-satunya jawaban/argumen mengapa kami masih bisa beroperasi dan menggerakkan roda operasional.” jadi kepada seluruh pekerja: “Kita masih bisa hidup di perusahaan yang kita cintai ini,” ujarnya.

Kanwil II Jakarta juga menyatakan tidak setuju dan tidak bisa ikut serta dalam aksi mogok sipil nasional. Surat ini ditandatangani oleh Ahmad Fauzi Nasution selaku kepala daerah.

Selain itu, Kepala Daerah Makassar Muhammad Hasim mengatakan, pihaknya telah menerima keputusan atas tuntutan karyawan yang ingin mengakui utang perusahaan kepada karyawan atas hak yang belum dibayar sekaligus meminta jadwal pembayarannya. Oleh karena itu, kantor wilayah menolak melakukan aksi mogok.

Apalagi, Bupati Pematang-Siantar Irdan bahkan mengancam akan memberikan sanksi kepada pegawai yang ikut mogok kerja. Surat tersebut mewajibkan seluruh pimpinan cabang, KMC dan karyawan mengirimkan foto kehadiran ke grup WhatsApp setiap hari kerja.

Perlu diketahui, hingga saat ini AJB Bumiputera masih mematok risk based capital (RBC) atau rasio kemampuan perusahaan asuransi dalam menutup kewajibannya di angka -631,78%. Angka tersebut masih di bawah batas RBC minimal OJK sebesar 120%.

Sebelumnya pada tahun 2021, AJB Bumiputera mengalami kerugian sehingga beberapa kliennya tidak mampu membayar. Berbagai upaya penyelamatan dilakukan yang mengakibatkan perusahaan direstrukturisasi dan nilai klaim disesuaikan agar perusahaan dapat terus eksis.

[Gambas:Video CNBC]