Penipuan WhatsApp Marak, DPR Turun Gunung

Uncategorized21 Dilihat

Jakarta, CNBC Indonesia – Maraknya penipuan dan kerugian besar yang dialami masyarakat melalui WhatsApp membuat marah perwakilan masyarakat Senayan dan turun tangan. Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait isu penipuan dan konten negatif yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing direksi Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren Telecom. RDPU ini menyoroti secara langsung berbagai kejahatan penipuan menggunakan platform komunikasi, seperti yang terjadi di WhatsApp yang sangat meresahkan masyarakat.

Menurut Christina Ariani. SE, SH, MH. Anggota Komisi 1 DPR RI yang hadir langsung dalam rapat tersebut menyatakan, penipuan di WhatsApp masih marak terjadi akibat belum jelasnya regulasi penyediaan layanan Over-The-Top (OTT). Saat ini ketentuan yang mengatur OTT hanya ada di UU ITE dan PP Postelsiar. Faktanya, ada kebutuhan untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat pada layanan OTT. Menurut Christina, layanan OTT seperti WhatsApp harus mematuhi aturan Know Your Customer (KYC) yang ketat. Regulasi KYC bagi pengguna WhatsApp belum diterapkan.

Selain lemahnya regulasi layanan OTT, meningkatnya penipuan WhatsApp disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara layanan OTT seperti WhatsApp dan operator telekomunikasi. Christina yang prihatin dengan hal tersebut tak henti-hentinya menanyakan kepada direksi operator telekomunikasi tentang alasan OTT tidak mau bekerja sama, dan aspek teknis apa saja terkait kewajiban kerja sama yang perlu diselesaikan. Secara umum, aturan kerja sama OTT dengan operator telekomunikasi tertuang dalam turunan UU Cipta Kerja. Merinci dan menegaskan kewajiban kerja sama diperlukan untuk mencegah kejahatan penipuan ini.

Karena maraknya penipuan WhatsApp dan merugikan banyak orang, terutama pengguna jasa keuangan, Christina meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan OJK segera mengambil tindakan. Menurut Christina, Cominfo, OJK dan Polri perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah meningkatnya maraknya aktivitas penipuan melalui WhatsApp.

Baca Juga  Beranjak Remaja, 7 Potret Terbaru Mikaela Atqia Anak Sulung Nisya Ahmad yang Jarang Tersorot

“UU ITE juga menjelaskan koordinasi antara Cominfo, OJK dan Polri. Melihat keluhan masyarakat yang kian marak saat ini, penting bagi Cominfo, OJK, dan Polri untuk mengambil tindakan tegas. Tujuannya untuk mengurangi kerugian masyarakat,” tegas Christina.

Sementara itu di tempat terpisah, Muhammad Farhan, Anggota Komisi 1 DPR RI mengamini hal tersebut. Maraknya penipuan WhatsApp patut segera mendapat perhatian khusus dari Polri dan Cominfo. Farhan mengatakan, langkah tegas perlu diambil untuk mencegah berkembangnya kejahatan penipuan di WhatsApp. Panelis 1 ini juga menegaskan jangan menggunakan WA untuk autentikasi agar terhindar dari penipuan, gunakan SMS yang lebih aman karena sesuai aturan SMS merupakan layanan yang diatur pemerintah.

Faktanya, Cominfo sudah memiliki platform komunikasi standar yang sudah teruji keamanannya. SMS adalah platform komunikasi paling aman dan dilisensikan oleh Cominfo. Mengingat kondisi yang sangat mendesak, tentunya diperlukan perhatian khusus dan tindakan tegas dari kementerian dan departemen terkait agar dapat menggunakan platform komunikasi yang sudah terbukti kehandalan dan keamanannya.

Untuk memantau dan mencegah penyebaran penipuan melalui WhtasApp, Christina menilai Cominfo perlu segera menyusun peraturan tentang kewajiban kerja sama antara WhtasApp dan operator telekomunikasi. Sebab, aturan wajib kerja sama antara WhatsApp dan operator telekomunikasi juga diatur dalam UU Cipta Kerja.

“Salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR RI dengan operator seluler adalah perlunya Cominfo menyusun aturan penegasan kewajiban kerja sama antara OTT dan operator telekomunikasi,” pungkas Christina.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

Bos Indosuriya Ditahan, Uangnya Dikembalikan Ke Korban?

(rob/au)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *