Permudah pengajuan asuransi kesehatan, OJK dan Kementerian Kesehatan tandatangani nota kesepahaman

Uncategorized77 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menandatangani perjanjian penguatan industri asuransi kesehatan di Indonesia pada Rabu (20/11/2023).

Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Diharapkan melalui perjanjian ini akan tersedia produk/layanan asuransi kesehatan yang berkualitas.

Diketahui, terdapat sejumlah permasalahan dan praktik di bidang ini yang menghambat penggunaan produk/layanan asuransi kesehatan secara optimal, efisien dan efektif, antara lain pengajuan klaim asuransi yang tidak adil dan penagihan tindakan medis yang tidak seharusnya dilakukan.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti fenomena klaim sakit yang lebih tinggi dibandingkan kematian. Situasi ini diperkirakan akan semakin buruk jika inflasi layanan kesehatan tidak dikelola dengan baik.

Head of Excellent Information Technology and Digital (Customer Focus) AAJI Edi Tuhirman menjelaskan, jumlah klaim kematian mengalami penurunan sebesar 9,7% menjadi Rp 8,04 triliun. Eddy berpendapat penurunan tersebut sejalan dengan normalisasi situasi pasca Covid-19.

Namun jumlah klaim kesehatan yang dibayarkan industri asuransi jiwa meningkat 32,9% menjadi Rp 15,24 triliun. Untuk pertama kalinya, biaya klaim kesehatan lebih tinggi dibandingkan klaim kematian.

Untuk menghindari hal tersebut, Nota Kesepahaman yang disepakati antara OJK dan Kementerian Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

1. Koordinasi kebijakan di bidang kesehatan dengan sektor jasa keuangan.
2. Mengkoordinasikan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan layanan kesehatan yang terkait dengan perusahaan asuransi.
3. Koordinasi pembiayaan pelayanan kesehatan
4. Koordinasi pemanfaatan teknologi informasi digital, termasuk teknologi digital di bidang jasa keuangan dan kesehatan.
5. Berkolaborasi untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
6. Kegiatan pendidikan dan/atau penelitian di bidang asuransi.
7. Penyediaan konsultan, tenaga ahli dan/atau pihak terkait lainnya.
8. Penyediaan, pertukaran dan penggunaan data dan/atau informasi
9. Bidang kerja sama lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Bank raksasa ini ingin PHK dan menyiapkan paket pesangon sebesar Rp 15 triliun

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

OJK punya dua fitur baru. Apakah mereka?

(fsd/fsd)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *