Pertukaran karbon secara diam-diam juga memberikan peluang ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Pertukaran Karbon Indonesia akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Selasa (26 September 2023). Kehadiran platform perdagangan karbon ini diperlukan sebagai bagian dari penerapan net zero emisi (NZE) di Indonesia.

Selain memenuhi target Selandia Baru, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan pembagian karbon dapat membantu pemerintah menyinkronkan sektor kehutanan dan tata guna lahan.

Pasalnya, sebagaimana dicatat OJK, 60% emisi karbon dioksida Indonesia berasal dari deforestasi dan degradasi lahan.

“Dalam hal ini, Indonesia berada pada jalur yang tepat, tidak hanya mencapai target net zero, tetapi juga menyelaraskan kerja di sektor kehutanan dan pengelolaan lahan pada tahun 2030,” kata Mahendra dalam paparannya pada webinar ke-1 OJK International Research Forum. 2023 pada Senin (25/9/2023).

Selain pertukaran karbon, OJK juga terus menggalakkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Mahendra mengingatkan, pendanaan di masa depan harus fokus pada organisasi yang menerapkan kebijakan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut, OJK juga telah meluncurkan beberapa penerbitan obligasi ramah lingkungan dan insentif pembiayaan ekosistem EV serta terus mengupayakan kerja sama internasional antar pemangku kepentingan.

“OJK berkontribusi aktif terhadap kerja berbagai badan penetapan standar, antara lain Dewan Stabilitas Keuangan, Komite Inti Pengawasan Perbankan, serta jaringan bank sentral dan pengawas penghijauan sistem keuangan,” ujarnya.

Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyesuaian karena berbagai perkembangan terjadi sangat cepat dalam hal pendanaan berkelanjutan, baik global maupun regional.

“Kemarin kami juga melihat [Taksonomi] ASEAN telah memperbarui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan untuk versi kedua. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya penyesuaian dan pembaharuan, kata Mahendra di Menara Radius Prawiro, Jumat (18/8/2023).

Taksonomi ASEAN memberikan panduan untuk memastikan transisi yang adil terhadap penerapan keuangan berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN.

Sedangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan ASEAN versi 2 yang disebutkan Mahendra merupakan penyempurnaan dari versi 1 sebelumnya.

[Gambas:Video CNBC]