Terkait update Dapen yang bermasalah, Eric Thohir memberikan bocorannya.

Uncategorized136 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir belum bisa memastikan kapan data kedua dana pensiun (dapen) BUMN tersebut akan diungkapkan. Sebab, saat ini sedang dalam kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami menyerukan inspeksi terus-menerus. Iya, kemarin dari 7 yang selesai cuma 2. Ya, tapi kita tunggu dulu hasilnya baru kita laporkan. Jadi saya tidak bisa bicara kecuali hitam putih,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/12).

Ia sebelumnya mengaku akan mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagun) pada Desember tahun ini. Namun, dia belum bisa memastikan kejelasan agenda pertemuan tersebut.

“Iya bulan ini saya mau, tapi ini namanya ujian. Kalau terlalu cepat, saya tahu ini salah, nanti ada korbannya, kita coba penjarakan orang, amit-amit,” tutupnya. .

Sebelumnya, Eric Thohir mengatakan dari 48 perusahaan dana pensiun masyarakat (dapen), 34 dapen atau 70% jatuh sakit. Kementerian BUMN telah menyerahkan laporan empat perusahaan pelat merah yang bermasalah tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa lebih lanjut setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keempat dapen tersebut antara lain PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero atau PTPN) dan ID Food.

Eric mengatakan, empat dapen bisa menimbulkan kerugian negara senilai Rp300 miliar. Namun kerugian ini bersifat sementara dan mungkin menjadi lebih besar.

“Tidak komprehensif (nanti dibuka) oleh BCP dan kejaksaan. Artinya bisa lebih besar lagi,” ujarnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (10/3).

Eric merasa frustasi dan sedih karena pegawai BUMN yang sudah bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum tertentu. “Pekerja yang bekerja puluhan tahun tanpa hasil apa pun sedang dirampok oleh oknum-oknum barbar,” imbuhnya.

Baca Juga  200 Mahasiswa UMSU Persembahkan Tari 8 Etnis Bersama TV One

Eric menambahkan, pembersihan dapen BUMN perlu dilakukan secara hati-hati karena bukan soal memenjarakan orang. Melainkan memperbaikinya agar hak-hak pegawai BUMN di hari tua bisa terjamin.

Dari 4 Dapen, 2 menunjukkan tanda-tanda korupsi

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, dalam pemeriksaan di empat perusahaan, dapen mengungkap kasus korupsi.

Dia mengatakan, kajian dapen BUMN meliputi penilaian berdasarkan akuntabilitas, pengelolaan dana pensiun dan identifikasi area risiko, serta rekomendasi perbaikan.

“Jadi ini sudah kami laporkan sejak 18 September dan sudah memberikan rekomendasi perbaikan krimnya, tidak semuanya ada tanda-tanda penipuan yang bisa diperbaiki. Semoga beberapa dapen ini bisa di-tweak agar lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin mengatakan, pihaknya terus mendukung Kementerian BUMN, terutama dalam menghitung kerugian negara. Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (FAA).

“Tentunya setelah diserahkan kepada kami, kami bersama Direksi juga akan mempertimbangkan apa yang harus kami lakukan,” ujarnya.

Diharapkan kedepannya seluruh perusahaan publik memiliki tata kelola perusahaan yang baik (GCG). “Jujur saja masih banyak lagi, tidak hanya dana pensiun. Tapi dana pensiun kita prioritaskan sesuai program kita di Kejaksaan Agung, yang berdampak pada harkat dan martabat orang banyak, ini yang kita prioritaskan. bagi para pensiunan,” ujarnya.

Burhanuddin menambahkan, pihaknya menyayangkan dana pensiun berukuran kecil terus dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Ini sangat menyakitkan. Oleh karena itu, bersama Jumpids, kami tidak punya kata lain selain mengambil tindakan tegas,” tutupnya.

Investasi di Dapen tidak masuk akal

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karthika Wirjoatmodjo mengatakan, dari empat dana pensiun (dapen) perusahaan publik yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), akan didalami lebih lanjut dapen BUMN mana yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. tindakan dan tindakan mana yang dikelola secara tidak efektif.

Baca Juga  Waspadalah terhadap kejutan! Rupee akan setinggi itu tahun depan

“Yah, masing-masing dari kita berbeda-beda, tapi ada tanda-tanda anomali dalam pengelolaan investasi dan ada kerugian, dan saat ini kita sedang mempelajari unsur mana yang benar-benar lalai dan unsur mana yang merupakan unsur pidana,” ujarnya dalam pertemuan di Sarina. Jakarta, Selasa (10 Maret).

Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelidiki 4 dapen BUMN atau 10% sampel dengan transaksi senilai Rp 1,125 triliun sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 300 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BCPP, lanjutnya, dua dapen BUMN masuk dalam daftar kasus pidana korupsi. Namun, belum diketahui perusahaan mana yang menggelapkan dana pensiun karyawan perusahaan pelat merah tersebut.

“Iya ini yang berhasil kita temukan, artinya sudah ada yang ketahuan, tapi saya belum, nanti saya tanyakan ke Pak Yampisus, saya tidak bisa menyebutkannya,” ujarnya.

Tico hanya membenarkan, rata-rata 4 dapen BUMN menempatkan dananya pada investasi dengan return yang sangat rendah. Bahkan ada yang mengatakan hal itu tidak masuk akal.

“Kemarin kami memilih yang rendemennya sangat rendah, rendemennya di bawah 4%. Jadi, imbal hasil hanya 1%-2%, jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga deposito, dan itu tidak masuk akal. Ini adalah “ke-4”. ada yang returnnya paling kecil, dan yang jelas ada investasi yang merugikan, dan ada manajemen yang rusak,” tutupnya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

Eric akan memposting Dapen yang bermasalah minggu depan

(fsd/fsd)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *